Land Transport

MANAJEMEN PELAYANAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

2010-11-23T11:35:00.000+07:00

Pokok Bahasan

§ Peran APU

§ Tujuan Manajeman APU

§ Dasar hukum penyelenggaraan pelayanan APU

§ Pihak yg terkait dalam pelayanan angkutan penumpang umum

§ Permasalahan

§ Upaya yang dapat dilakukan

a. Peran APU

Peran pokok APU adalah:

· Menyediakan pelayanan bagi masyarakat yg tidak dapat menggunakan angkutan pribadi

· Sebagai pelayanan alternatif bagi pengguna kendaraan pribadi

· Efisiensi sistem transportasi

· Konservasi lingkungan

· Fungsi sosial lainnya

b. Tujuan Manajeman APU

Menciptakan pelayanan angkutan yang baik (dapat memberikan kompromi maksimum terhadap kepentingan yang ada)

c. Dasar hukum penyelenggaraan pelayanan APU

§ UU nomor 22 tahun 2009

§ PP 41 tahun 1993

§ KM 35 tahun 2005

d. Pihak yg terkait dalam pelayanan angkutan penumpang umum

§ Penumpang

§ Penyedia jasa

§ Masyarakat lain

§ Pemerintah

e. Permasalahan

1. Kondisi Pelayanan Konvensional

o Pelayanan tidak terjadwal

o Jarak berjalan kaki

o Fasilitas berjalan kaki belum tersedia/kurang baik

o Belum tersedia fasilitas menunggu yang memadai

o Waktu perjalanan sangat panjang yang disebabkan oleh:

ü Banyak perhentian

ü Perhentian yang tdk perlu

ü Kemacetan lalu lintas

ü Berjalan pelan dikarenakan mencari penumpang

o Pelayanan kurang nyaman yg disebabkan oleh:

ü Penumpukan penumpang sebagai akibat rendahnya kapasitas praktis (sistem operasi, kemacetan, pola trayek)

ü Cara mengemudi (berjalan, berhenti, dan menyalip) kurang baik

ü Kondisi fisik kendaraan kurang baik

ü Standar dan konfigurasi tempat duduk kurang baik

o Cara pembayaran kurang nyaman

2. Kondisi Pelayanan Moderen

o Jadwal masih belum sepenuhnya bisa diakses oleh masyarakat

o Bus bunching

o Daily and monthly ticketing

o Subsidy

f. Upaya yang dapat dilakukan

1. Kondisi Pelayanan Konvensional

o Pelayanan tidak terjadwal à pendajwalan * tahapan

o Jarak berjalan kaki à menambah lintasan trayek atau mengurangi Lwt

o Fasilitas berjalan kaki belum tersedia/kurang baik à bangun

o Belum tersedia fasilitas menunggu yang memadai à bangun

o Waktu perjalanan sangat panjang yang disebabkan oleh:

ü Banyak perhentian à penetapan halte

ü Perhentian yang tdk perlu à penjadwalan

ü Kemacetan lalu lintas à

o Bus lane

o Bus only lane

o Contra flow system

o Segregated bus lane

o ITS (di persimpangan berAPIL)

o Bus toll road

o Traffic restraint/TDM

ü Berjalan pelan dikarenakan mencari penumpang à penjadwalan

o Pelayanan kurang nyaman yg disebabkan oleh:

ü Penumpukan penumpang sebagai akibat rendahnya kapasitas praktis (sistem operasi, kemacetan, pola trayek)

ü Cara mengemudi (berjalan, berhenti, dan menyalip) kurang baik

ü Kondisi fisik kendaraan kurang baik

ü Standar dan konfigurasi tempat duduk kurang baik

o Cara pembayaran kurang nyaman

2. Kondisi Pelayanan Moderen

o Jadwal masih belum sepenuhnya bisa diakses oleh masyarakat

o Bus bunching

o Daily and monthly ticketing

o Subsidy

Sejarah Departemen Perhubungan Indonesia

2010-11-18T10:43:00.004+07:00

Sejarah, kata Aristoteles, adalah suatu siklus.1 Dari masa ke masa mayarakat selalu berusaha memperbaiki dirinya sendiri, sellau berupaya menjadi lebih baik dari yang sudah-sudah. Ini berarti bahwa masa lampau tidak lenyap tanpa bekas ketika masa datang menjadi kenyataan masa kini. Ini berarti bahwa dalam sejarah ada kesinambungan dan perubahan. Struktur yang berupa pola peran dan interaksi yang dilandasi sistem nilai tertentu cenderung berkesinambungan dari masa ke masa, tetapi peristiwa yang berintikan manusia dan perbuatannya cenderung mengubah struktur itu sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan baru yang saling bergantian dari masa ke masa. Sejarah atau perubahan, dengan demikian, adalah suatu hasil interaksi antara struktur dan peristiwa.

Kebenaran falsafah sejarah tersebut di atas, kebenaran falsafah sejarah tersebut di atas, secara empiris terkandung dalam sejarah Departemen Perhubungan yang membentang dari tahun 1945 hingga kini. Bentuk awal Departemen Perhubungan yang lahir dalam kancah perjuangan adalah gabungan antara Departemen Perhubungan dan Departemen Pekerjaan Umum, yang dipimpin oleh seorang Menteri Abikusno Tjokrosuyoso. Namun hal ini tidak berlangsung lama, karena Departemen Perhubungan dan Departemen Pekerjaan Umum tidak lagi dijabat oleh orang yang samayang merangkap tugas seperti sebeumnya. Urusan perhubungan dan pekerjaan umum kini berada di bawah dua pejabat yang berbeda yaitu Kementrian Perhubungan dipimpin oleh Ir. Abdulkarim dan Kementrian Pekerjaan Umum di bawah pimpinan Ir. Putuhena.

Sesuai dengan nama yang disandangnya, Departemen Perhubungan mengurusi masalah perhubungan. Keinginan Belanda untuk berkuasa kembali di Indonesia sangat jelas terlihat ketika mereka melancarkan agresi militernya yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Dalam agresinya tersebut, Belanda berhasil menguasaiYogyakarta dan menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta. Dalam kondisi darurat ini, Dinas Telegrap sebagi salah satu Jawatan dalam Departemen Perhubungan berhasil menjalankan tugasnya yang sangat berdampak penting bagi kelangsungan tegaknya Indonesia saat itu. Dinas Telegrap berhasil mengirim berita terakhir ke Bukittinggi yang ditujukan kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara dari Presiden Soekarno yang isinya memberi wewenang untuk membentuk suatu pemerintahan darurat. Selanjutnya dibentuklah Kabinet Darurat dengan Mr. Sjafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri dan Ir. Indratjaja sebagai Menteri Perhubungan dan merangkap sebagai Menteri Kemakmuran. Sejak awal kemerdekaan hingga pengakuan kedaulatan Belanda atas RIS tahun 1949, Departemen Perhubungan memiliki wewenang untuk mengatur perhubungan laut, udara, darat, perkeretaapian serta pos, telegraf, dan telekomunikasi dan masingmasing sektor tersebut diurus oleh jawatan-jawatannya sendiri yang berada di bawah struktur organisasi Departemen Perhubungan.

Titik berat yang menjadi perhatian Departemen Perhubungan pada era 1945-1949 adalah perhubungan darat karena diantara beberapa sektor perhubungan lainya seperti laut maupun udara belum bisa menjadi sarana optimal. Angkatan laut masih terbatas jalur operasinya karena sebagian besar wilayah lautan Indonesia dikuasai oleh tentara sekutu, termasuk Belanda sehingga hubungan interinsuler ada dalam kekuasaan mereka. Perkeretaapian menjadi perhatian utama dalam mengelola perhubungan darat pada masa itu karena jaringan angkutan darat lainnya seperti bus, truk, mobil dapat dikatakan tidak ada karena semu lat angkut bermotor masih dikuasai Jepang. Pembenahan perkeretaapian sebagai sarana darat utama saat itu bukanlah suatu hal yang mudah untjuk dilakukan sebab tingkat kerusakan kereta api sukup signifikan.

Pada masa Demokrasi Liberal ini terjadi perubahan bagi Departemen Perhubungan secara kelembagaan, yaitu dibetuknya Departemen Perhubungan Laut pada masa Kabinet Djuanda. Dengan adanya departemen tersebut, maka urusan laut yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Departemen Perhubungan, kini menjadi terpisah dan ditangani secara mandiri oleh Departemen Perhubungan Laut. Dalam rangka menguasai pelayaran secara menyeluruh, diputuskan bahwa sudah tiba waktunya bagi pemerintah untuk mendirikan perusahaan pelayaran. Oleh karena itu pada tahun 1952, Ir. Djuanda selaku Menteri Perhubungan menetapkan berdirinya PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) yang mulai beroperasi dengan 16 buah kapal milik Perpuska dan 45 kapal yang baru dibeli.

Berdasarkan keputusan Presiden RI No. 153 tanggal 10Juli 1959, Soekarno kemudian membentuk kabinet baru yang dikenal dengan sebutan Kabinet Kerja I. dalam Kabinet Kerja I ini terjadi perubahan dalam struktur pemerintahan negara. Istilah Departemen Perhubungan tidak lagi digunakan dan sebagai gantinya dikenal dengan sebutan Kementrian Distribusi dengan J. Leimena menjabat sebagai menterinya. Perubahan yang cukup signifikan bagi Departemen Perhubungan terjadi pada masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin ini. Pada era ini, urusan perhubungan laut, udara, dan darat serta komunikasi tidak lagi berada secara keseluruhan di bawah wewenang Departemen Perhubungan, tetapi terpecah-pecah ke dalam beberapa Departemen yang baru terbentuk pada era tersebut. Nama Departemen Perhubungan dalam Kabinet Kerja I tidak lagi ada tetapi diganti dengan istilah Bidang Distribusi yang menangani
perhubungan laut, perhubungan darat, pos, dan telekomunikasi, perhubungan udara serta
perdagangan. Sedangkan pada Kabinet Kerja II, urusan perhubungan berada di bawah
bidang Distribusi yang terdiri dari Departemen Perhubungan Darat, Pos dan Telekomunikasi, Departemen Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan Udara, dan Departemen Perdagangan. Dalam Kabinet Kerja IV, istilah Bidang Distribusi diganti dengan Kompartemen Distribusi yang antara lain terdiri dari Departemen Perhubungan darat, Pos dan Telekomunikasi, Departemen Perhubungan Laut dan Departemen Perhubungan Udara. Sedangkan pada masa Kabinet Dwikora, perhubungan laut tidak lagi masuk dalam Kompartemen Distribusi tetapi dibentuk kompartemen sendiri yaitu Kompartemen Maritim yang meliputi Departemen Perhubungan Laut, Departemen Perikanan dan Pengolahan Produksi Hasil Laut, serta Departemen Industri Maritim.

Perubahan terjadi lagi dalam Kabinet Dwikora yang Disempurnakan I, yaitu terpisahnya urusan pos dan telekomunikasi dengan perhubungan darat. Dalma kabinet ini dibentuk departemen baru yaitu Departemen Pos dan Telekomunikasi dibawah Kompartemen Distribusi. Selanjutnya dalam susunan Kabinet Dwikora yang disempernakan II kembali terjadi lagi perubahan. Urusan-urusan perhubungan yang sebelumnya didistribusikan dalam beberapa departemen, kini disatukan kembali dalam Departemen Perhubungan.

Dalam masa awal Orde Baru Struktur Organisasi Departemen Perhubungan dalam Kabinet Pembangunan I, II, dan III adalah meliputi Menteri Perhubungan, Sekertaris Jenderal Departemen Perhubungan, Inspektorat Jenderal Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktorat Pariwisata Pos dan Telekomunikasi. Lembaga Metereologi dan Geofisika berada di bawah Direktorat Perhubungan Udara sampai dengan tahun 1972 karena pada tahun 1973 dipindahkan dari Direktorat Perhubungan Udara ke departemen Perhubungan. Penataan demi penataan yang dilakukan dalam Departemen Perhubungan dengan menyesuaikan struktur dan citranya, sehingga menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Konsolidasi yang dilakukan sejak tahun 1945 hingga sekarang menghasilkan sebuah Departemen yang besar. Aspek manajemennya ditingkatkan dengan cara menaikkan kualitas sumber daya manusia, teknologi serta sistemnya. Tidak kurang pentingnya dalam masa konsolidasi itu adalah perhatian yang sangat banyak diberikan kepada upaya untuk mempertahankan solidaritas atau integrasi di antara para pegawai. Dalam suatu “perusahaan” yang terutama bergerak dibidang jasa transportasi, etika kerja menyatupadukan para pegawainya berdasarkan kebiasaan-kebiasaan etis serta kewajiban-kewajiban timbal balik. Seluruhnya ini terbungkus dalam suatu keyakinan, bahwa apa yang dilakukan oleh Departemen Perhubungan adalah demi kepentingan bangsa Indonesia. Ketidaklancaran transportasi akan berdampak pada seluruh bidang baik ideologi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Pada setiap saat yang kritis dalam sejarah Departemen Perhubungan yang menyangkut perkembangan transportasi dari masa ke masa telah berhasil mebawa Departemen Perhubungan Republik Indonesia pada tahapan yang lebih baik. Inilah hikmah yang dapat dipetik dari sejarah Departemen Perhubungan yang dalam kesehariaannya mengatur transportasi hingga ke pelosok Indonesia, dan daerah terpencil sekalipun.

Tugas pak Djoko - Asal mula Pancasila

2009-09-24T15:27:00.000+07:00

TEORI ASAL MULA PANCASILA

Segala sesuatu ciptaan atau mahluk yang berada di dalam waktu, pasti memiliki proses penjadian, artinya yang dulunya tidak ada lalu menjadi ada, sehingga dapat dikatakan memiliki suatu permulaan, begitu pula Pancasila yang merupakan dasar filsafat Negara, yang dulunya pernah tidak ada menjadi ada.

Pancasila terdapat dalam hukum dasar Negara kita yang tertinggi yaitu UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, yang merupakan naskah penjelas dari proklamasi kemerdekaan.

Masa pengusulan oleh M. Yamin 29 mei 1945 (usul pribadi dalam bentuk pidato)

usulan M. yamin 29 Mei 1945 (usul pribadi dlm bentuk tertulis)

ususlan bung karno tanggal 1 Juni 1945 (usul pribadi dengan nama pancasila

piagam Jakarta 22 Juni 1945

ASAL MULA LANGSUNG

Pembahasan-pembahasan menjelang dan sesudah proklamasi kemerdekaan

· Causa Materialis (asal mula bahan)

Ialah berasal dari Bangsa Indonesia sendiri, terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan dan dalam agama-agamanya sehingga pada hakikatnya nilai-nilai yang menjadi unsur-unsur Pancasila adalah digali dari Bangsa Indonesia sendiri yang berupa nilai-nilai adat kebudayaan dan nilai-nilai religius yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari Bangsa Indonesia. Dengan demikian asal mula bahan atau causa materialis dari Pancasila adalah pada Bangsa Indonesia sendiri yang berupa kepribadian dan pandangan hidup.

· Causa Formalis (asal mula bentuk atau bangun)

dimaksudkan bagaimana Pancasila itu dibentuk rumusannya sebagaimana terdapat pada Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Oleh karana itu pendukung asal mula bentuk dari Pancasila adalah Soekarno dan Hatta ditambah dengan anggota BPUPKI selain sebagai Pembentuk Negara mengatasnamakan wakil Bangsa Indonesia, juga telah merumuskan dan membahas Pancasila yang berkaitan bentuk rumusan dan nama Pancasila.

· Causa Efisien (asal mula karya)

ialah asal mula yang meningkatkan Pancasila dari calon dasar Negara menjadi Pancasila yang sah sebagai dasar Negara. Asal mula karya dalam hal ini adalah PPKI sebagai pembentuk Negara yang kemudian mengesahkan dan menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat Negara setelah melalui pembahasan dalam siding-sidangnya.

· causa Finalis (asal mula tujuan)

adalah tujuan dari perumusan dan pembahasan Pancasila yakni hendak dijadikan sebagai dasar Negara. Untuk sampai kepada kausa finalis tersebut diperlukan kausa atau asal mula sambungan. Asalmula sambungan penghubung antara asal mula bentuk (causa formalis) dan asal mula tujuan ( causa finalis) yakni panitia Sembilan. termasuk Soekarno-Hatta, anggota-anggota BPUPKI, anggota-anggota PPKI, yang merumiskan rancangan Pembukaan UUD 1945 dan yang menerima dengan perubuhan rancangan tersebut.

ASALMULA TIDAK LANGSUNG

Menunjuk pada askpek bahan dalam dimensi historis masa lampau (sebelum kemerdakaan)

Unsur-unsur pancasila

· adat kebiasaan

· kebudayaan

· agama

Fenomena Pancasila

· kurtural

· religious

· kenegaraan

ASAL MULA PANCASILA SECARA BUDAYA (Sunoto, 1984)

1. KETUHANAN YANG MAHA ESA bahwa di Indonesia tidak pernah ada putus-putusnya orang percaya kepada tuhan, bukti-buktinya :

· Bangunan : rumah peribadatan

· Kitab suci dari berbaagi agama dan aliran kepercayaan kepada Tuhan YME.

· Perbuatan (upacara keagamaan, peringatan hari besar agama.

· Tulisan karangan sejarah/dongeng yang mengandung nilai-nilai agama.

2. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB bahwa bangsa Indonesia terkenal ramah tamah, sopan santun, lemah lembut dengan sesama manusia, bukti-buktinya :

· Bangunan : Padepokan, pondok-pondok.

· Semboyan : Aja dumeh, aja adigang adigung adiguna, aja kementhus, aja kemaki, aja suwiyah-wiyah, dsb.

· Tulisan : buku Bharatayuda, buku Ramayana, Maling Kundang, Batu Pegat, Anting Malela, Bontu Sinaga, Danau Toba, Cinde Laras, Riwayat Dangkalan Metsyaha.

· Perbuatan : Membantu orang sakit, dsb.

· Hubungan luar negeri : Perdagangan, Perkawinan, Kegiatan kemanusiaan.

3. PERSATUAN INDONESIA bahwa bangsa Indonesia rukun, bersatu, dan kekeluargaan, bukti-buktinya :

· Bangunan : Candi Borobudur, Candi Prambanan, dsb.

· Tulisan : sejarah tentang pembagian Negara Kahuripan menjadi Daha dan Jenggala, Negara Nasional Sriwijaya, Negara Nasional Majapahit.

· Semboyan : Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh, crah agawe bubrah rukun agawe sentosa, bersatu laksana sapu lidi, sadhumuk bathuk sanyari bumi, kaya nini lan mintuna.

· Perbuatan : Gotong royong membangun Negara Majapahit, Pembangunan rumah-rumah ibadah, pembangunan rumah baru, pembukaan ladang baru.

4. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN bahwa unsur-unsur demokrasi sudah ada dalam masyarakat kita, bukti-buktinya :

· Bangunan : Balai Agung dan Dewan Orang-orang Tua di Bali untuk musyawarah, Nagari di Minangkabau dengan syarat adanya Balai, Balai Desa di Jawa.

· Tulisan : Musyawarah para Wali, Puteri Dayang Merindu, Loro Jonggrang, Kisah Negeri Sule, dsb.

· Perbutan : Musyawarah d Balai, dsb.

5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA bahwa Bangsa Indonesia dalam menunaikan tugas hidupnya terkenal lebih bersifat social dan berlaku adil terhadap sesame, bukti-buktinya :

· Bangunan : Bendungan air, tanggul sungai, tanah desa, sumur bersama, lumbung desa, dsb.

· Tulisan : Sejarah kerajaan Kalijaga, Sejarah Raja Erlangga, Sunan Kalijaga, Ratu Adil, Teja Piatu, dsb.

· Perbuatan : menyediakan air kendi di muka rumah, selamatan, dsb.